Ijazah Palsu — jalan pintas kekuasaan

Saat ini marak sekali berita di berbagai media, tentang beredarnya ijazah (pendidikan) yang dipalsu. Beberapa pejabat di tengarai memperoleh ijazah palsu, sebagai upaya untuk pemenuhan syarat pendidikan. Saya sendiri belum tahu persis, berapa level minimal pendidikan buat seseorang yang akan menjadi pejabat; entah itu bupati, gubernur, walikota, bahkan sampai anggota DPR / MPR.

Pertanyaan2 yang kontradiktif adalah: perlu atau tidak, pejabat negara kita memperoleh gelar pendidikan tertentu (misal: D3, S1 atau S2)? Apakah ada korelasi antara gelar pendidikan yang diperolehnya dengan tugas yang dijalankannya? Apakah kualitas2 pribadi seperti leadership, integritas, kejujuran, nasionalisme, amanat, dan lain sebagainya.. masih belum cukup sebagai syarat seorang pemimpin?

Sebenarnya masalah gelar pendidikan ini tidak hanya di pemerintahan saja. Di level perusahaan pun, diberlakukan aturan bahwa posisi managemen hanya bisa diduduki oleh mereka yg mengantongi ijazah minimal S1. Atau kalaupun ada, mereka yg tidak ber-S1 musti melewati masa kerja yg cukup lama. Akibatnya muncul kesenjangan antara karyawan senior, yg sudah kenyang dengan pengalaman kerja, tapi terhambat karirnya karena dia bukan sarjana; dengan orang2 muda yg kenyang makan gelar (sampai S2 mungkin) tapi begitu masuk perusahaan: 1-2 thn kemudian sudah menjadi manager.

Bahkan, dalam konteks lain.. pinangan seorang calon menantu, kadang kadar suksesnya bisa ditentukan oleh level pendidikannya (dan juga pekerjaan tentunya). Hayoo, coba tanya sama mertua kita, bangga/senang ngga punya menantu sarjana? Apalagi kalo berasal dari perguruan tinggi terkenal

Wah, ini tulisannya jadi ngelantur kemana2 nih. Intinya, saya cuman ingin mengatakan bahwa untuk masyarakat kita .. yang namanya gelar, entah itu pendidikan, jabatan kerja atau gelar kebangsawanan; masih lebih diperhatikan ketimbang faktor kualitas pribadi seperti yang saya sebut di atas.

Kembali ke konteks, pejabat negara — menurut saya: gelar sarjana merupakan salah satu dari sekian banyak parameter, yang bisa menunjukkan sejauh mana daya pikir si calon pemimpin tersebut berkembang. Karena, seperti yang saya rasakan waktu dulu kuliah, namanya mahasiswa selalu dituntut untuk berpikir dan bersikap kritis, mandiri dan mampu mengembangkan apa yg didapat dari kuliahnya. Jadi, sebenernya ya itu dia yg diharapkan dari seorang pejabat dengan gelar sarjananya.

Tapi, apakah sifat dan sikap mahasiswa, hanya bisa didapatkan melalui masa2 perkuliahan saja? Jawabannya tidak!!! Ingat, sifat & sikap di atas, bukan hal yg diajarkan dosen, bukan termasuk salah satu mata perkuliahan tersendiri. Tidak!

Sifat dan sikap kritis, mandiri dan kemauan untuk berinovasi adalah sesuatu yang dikondisikan. Artinya pada suatu lingkungan lain pun, bisa jadi seseorang akan menjumpai kondisi yang sama. Sehingga karakter dan pemikirannya juga akan terbentuk ke arah sana.

Jadi, sebenarnya tidak ada yang namanya proses yang instan. Para mahasiswa saja, untuk bisa lulus harus melalui ujian yang berderet, dari mulai dia masuk sampai dengan ujian skripsi. Ibarat mendaki gunung, perjalanan pendakian semakin lama malah semakin berat. Harapannya, mahasiswa yang lulus adalah mahasiswa yang berkualitas: baik mental maupun ilmu-pengetahuannya.

Nah, kalo ada pejabat yang main ‘tembak2an’ ijazah palsu, kira2 sah atau tidak sih? Yah, secara legalitas, apapun yang namanya palsu tentu tidak pernah diperbolehkan. Tapi kalo secara pribadi dia berkualitas: punya integritas dan kepedulian pada bangsa.. apakah gelar sarjana bisa menjadi batu sandungan untuk karir politik-nya?

Weleh2, ruwet2! Kalo saya sih, kok malah berpikir sebaliknya yah.. jabatan itu justru sebuah amanat. Tanggung-jawabnya berat: kepada rakyat, bangsa/negara terutama kepada Tuhan. Jadi kalo kriteria-nya tidak terpenuhi, yo ngga usah mekso! Lha, fenomenanya kan tidak seperti itu di bumi Indonesia tercinta ini, dimana jabatan adalah sebuah kesempatan — kesempatan untuk berkuasa, kesempatan untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi maupun golongan tertentu. Dan gelar sarjana, bisa ditembak dengan ijazah palsu: sebuah jalan pintas menuju kekuasaan.

Monggo, dicermati lebih lanjut! Berikut sumber inspirasi tulisan ini dari OkeZone.com:
1. Bupati Sragen Dituding Menggunakan Ipal
2. Digugat Borobudur, Marissa Haque Mangkir Sidang
3. Modal Rp3,5 Juta Ijazah SD dan SMP Ditangan